Dugaan Pungli Bantuan Pangan di Tanjung Ratu, KPM Diminta Rp20 Ribu dan 3 Kg Beras

Dugaan Pungli Bantuan Pangan di Katibung

LAMPUNG SELATAN, Tipikal.id — Dugaan pungli bantuan pangan di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan setelah sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku harus membayar Rp20.000 dan menyerahkan 3 kilogram beras setiap kali menerima bantuan pangan dari Bulog. Warga menyebut pungutan tersebut menggunakan alasan biaya transportasi dan pemerataan bantuan bagi masyarakat yang tidak menerima bansos.

• Warga Mengaku Membayar Rp20.000 dan Menyerahkan Beras

Berdasarkan penelusuran di lapangan pada Rabu (14/10/2026), sejumlah KPM mengaku menerima alokasi bantuan beras, tetapi juga menghadapi permintaan uang sebesar Rp20.000 per KPM. Selain itu, warga mengaku harus menyerahkan 3 kilogram beras kepada pihak RT atau kepala dusun.

Warga menyebut petugas lingkungan menggunakan alasan biaya transportasi untuk meminta uang tersebut. Sementara itu, pihak RT atau kepala dusun meminta sebagian beras dengan alasan untuk membantu warga yang tidak menerima bantuan sosial.

• Warga Sebut Dugaan Pungutan Berulang

Sejumlah warga Dusun Umbul Pabrik, Desa Tanjung Ratu, menyampaikan keterangan kepada media pada Rabu (14/10/2026). Mereka meminta redaksi merahasiakan identitasnya karena khawatir menghadapi dampak setelah mengungkap dugaan praktik tersebut.

Menurut keterangan warga, dugaan pungutan itu bukan kali pertama terjadi. Mereka menyebut praktik serupa terus berulang dalam penyaluran bantuan pangan.

• Kepala Dusun Umbul Pabrik Membenarkan Penarikan Uang

Kepala Dusun Umbul Pabrik, Suwandi, membenarkan adanya penarikan uang dari para penerima bantuan. Ia juga menyebut penarikan tersebut berlangsung di seluruh dusun di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung.

“Penarikan itu tidak hanya terjadi di dusun saya saja, tapi semua dusun melakukan hal yang sama. Nominalnya sebesar Rp.20.000/kpm”tegasnya

“Soal pemotongan 3 kg itu juga benar karena untuk memberi warga yang tidak mendapatkan bantuan bansos”tambah Suwandi Rabu 14/10/2026.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan pungutan dan pengambilan sebagian beras bantuan di desa tersebut. Namun, redaksi masih memerlukan keterangan dari pemerintah desa dan pihak penyalur untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai kebijakan maupun pelaksanaan penyaluran bantuan.

• Potensi Akumulasi Uang dan Beras yang Dikumpulkan

Suwandi menyebut lebih dari 300 KPM di Dusun Umbul Pabrik menerima bantuan beras. Jika setiap KPM membayar Rp20.000 dan jumlah penerima melebihi 300 orang, total pungutan uang di dusun tersebut dapat melampaui Rp6 juta dalam satu kali penyaluran.

Selain uang, permintaan 3 kilogram beras dari setiap KPM juga berpotensi menghasilkan lebih dari 900 kilogram beras jika jumlah penerima melebihi 300 orang. Jumlah tersebut belum mencakup penerima bantuan di dusun lain.

Meski demikian, angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan jumlah KPM dan nominal yang disampaikan Suwandi. Redaksi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut mengenai jumlah penerima, frekuensi penyaluran, serta total uang dan beras yang terkumpul.

• Bantuan Pangan Beras Bulog dan Ketentuan Biaya

Program bantuan pangan beras pemerintah bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, dugaan pungutan uang maupun permintaan sebagian beras perlu mendapat penjelasan dari pemerintah desa, pihak penyalur, dan instansi yang berwenang.

Dalam penyaluran bantuan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai hak KPM, ketentuan distribusi, serta dasar setiap biaya yang diminta. Jika pihak tertentu meminta uang atau mengambil sebagian bantuan tanpa dasar yang sah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait untuk meminta pemeriksaan.

• Pemerintah Desa dan Pihak Terkait Perlu Memberikan Klarifikasi

Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menerima klarifikasi resmi dari Kepala Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, mengenai dugaan pungutan Rp20.000 dan permintaan 3 kilogram beras dari setiap KPM.

Redaksi Tipikal.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah desa, pihak penyalur, instansi terkait, maupun pihak lain yang berkepentingan. Redaksi akan memuat keterangan relevan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan serta memberi kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan persoalan ini.