Potensi Korupsi MBG Dibahas KPK dan KSP di Jakarta

Potensi Korupsi MBG Jadi Sorotan KPK dan KSP

Jakarta, TIPIKAL.ID — Potensi korupsi MBG menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan ini membahas implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta dugaan ketimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

• Pertemuan Bahas Strategi Pencegahan Korupsi

Kepala KSP Dudung Abdurachman menerima Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Gedung Bina Graha.

Dalam pertemuan tersebut, Dudung langsung membahas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Jadi, saya kedatangan dari pimpinan KPK, Wakil Ketuanya, Pak Agus. Kaitannya membahas tentang Perpres ya, Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dan ini yang terlibat di dalamnya itu adalah Bappenas, KPK, Mendagri, KSP, Menpan RB, dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menkeu dan BPKP terlibat,” kata Dudung.

• Isu MBG Dinilai Perlu Penelusuran Serius

Selain itu, Dudung menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar terhadap program MBG yang saat ini menjadi sorotan publik. Ia menyebut adanya indikasi ketimpangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

“Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG,” lanjutnya.

• KSP Siapkan Inspeksi Lapangan

Selanjutnya, Dudung menyatakan akan turun langsung ke lapangan bersama tim lintas kementerian. Ia menegaskan akan membuka temuan ke publik jika menemukan pelanggaran.

“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung,” ujarnya.

• Laporan Korupsi Bisa Disampaikan Kapan Saja

Di sisi lain, Dudung menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan strategi pencegahan korupsi biasanya disampaikan dua kali dalam setahun kepada Presiden. Namun, ia memastikan pelaporan bisa dilakukan lebih cepat jika ditemukan persoalan penting.

“Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini. Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat pun juga pasti akan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat…, karena ini uang rakyat ya, rakyat harus tahu,” ujarnya.

• Transparansi Anggaran Jadi Fokus Utama

Lebih lanjut, Dudung menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dalam program pemerintah. Ia menyatakan akan menyampaikan hasil temuan setelah melakukan pengecekan langsung.

“Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan. Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan,” ujarnya.

• KPK Dorong Perbaikan Sistem Tata Kelola

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa pihaknya fokus pada upaya pencegahan dengan memperkuat sistem tata kelola yang masih memiliki celah.

“Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan,” ujarnya.

• Rekomendasi Sudah Disampaikan ke BGN

Kemudian, Agus menyampaikan bahwa KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, pihaknya menunggu tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

“Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN, dan kita menunggu tindak lanjutnya,” ujar Agus. (Andi Rahmat)