Bantuan Stunting Kalianda Dipertanyakan, Data Berbeda

Bantuan Stunting Jadi Sorotan Usai Muncul Perbedaan Keterangan

Lampung Selatan, Tipikal.id — Bantuan Stunting di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Camat Kalianda, keluarga balita berisiko stunting, dan tenaga kesehatan yang mendampinginya. Camat menyatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan, sedangkan ibu balita mengaku belum pernah menerima bantuan khusus untuk pemulihan gizi anaknya.

Perbedaan informasi tersebut memunculkan perhatian terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.

• Camat Sebut Bantuan Sudah Disalurkan

Camat Kalianda, Ruris Apdani, memastikan pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menangani balita tersebut. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa sembako dan susu serta terus memantau perkembangan kondisi anak melalui tim kesehatan.

Saat dikonfirmasi, Ruris menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu balita tersebut.

“Sudah ditangani. Dari desa, kecamatan sampai kabupaten sudah memberikan bantuan, termasuk sembako dan susu. Kami juga terus memonitor perkembangan anak tersebut melalui laporan tim kesehatan di lapangan,” ujar Ruris saat dikonfirmasi wartawan.

• Ibu Balita Mengaku Belum Menerima Bantuan Khusus

Namun demikian, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan Desi Apriani, ibu dari Dafa Al Azril yang masuk kategori balita berisiko stunting.

Menurut Desi, dirinya belum pernah menerima bantuan khusus berupa susu maupun makanan tambahan untuk mendukung pemulihan gizi anaknya. Selama ini, ia hanya menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang saya terima hanya MBG. Kalau bantuan khusus untuk penanganan gizi anak saya, tidak ada,” ungkap Desi.

Selain itu, Desi menjelaskan kondisi Dafa masih membutuhkan perhatian. Hingga usia dua tahun, berat badan anaknya baru mencapai 7,6 kilogram dengan tinggi badan 76,5 sentimeter. Bahkan, setiap bulan berat badannya hanya bertambah sekitar 200 hingga 300 gram.

Ia juga mengaku sempat menerima Bantuan Makanan Tambahan (BMT) saat Dafa masih bayi melalui kader kesehatan desa. Akan tetapi, bantuan tersebut kemudian berhenti.

“Kemarin itu dapat bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Bappanas berupa beras dan minyak goreng. Untuk makanan tambahan atau susu khusus anak saya tidak pernah ada,” katanya.

• Bidan Desa Sebut Bantuan Masih Tahap Pengajuan

Sementara itu, Bidan Desa Gunung Terang, Farida Yunita, membenarkan bahwa Dafa merupakan batita berisiko stunting yang membutuhkan intervensi gizi agar tidak mengalami stunting permanen.

Selanjutnya, Farida menjelaskan pihaknya telah mengusulkan bantuan makanan tambahan melalui Program Perkesmas. Ia juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendukung proses tersebut.

“Sudah kami usulkan bantuan makanan tambahan melalui Perkesmas dan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” jelas Farida.

Dengan demikian, keterangan bidan menunjukkan bantuan makanan tambahan yang dibutuhkan Dafa masih berada pada tahap pengajuan. Sementara itu, Camat Kalianda menyatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan susu.

• Perbedaan Keterangan Jadi Perhatian

Perbedaan informasi antara pemerintah, keluarga penerima manfaat, dan tenaga kesehatan memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Gunung Terang.

Di sisi lain, Ruris menyampaikan bahwa rembuk stunting telah berlangsung di sebagian besar desa di Kecamatan Kalianda.

Meski demikian, kondisi yang dialami Dafa menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pelaksanaan rembuk atau rapat koordinasi. Program tersebut juga memerlukan intervensi yang benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan.

Karena itu, kasus ini menjadi perhatian terhadap pentingnya sinkronisasi data, ketepatan sasaran bantuan, serta transparansi pelaksanaan program agar tidak terjadi perbedaan informasi antara laporan pemerintah dan kondisi yang dialami masyarakat di lapangan. (Andi Rahmat)