Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Nasional

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi

Bandar Lampung, Tipikal.id – Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual pada Senin (13/7/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rakor tersebut. Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengulas kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mewakili Pemprov Lampung mengikuti rakor dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

• Mendagri Ingatkan Daerah Waspadai Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai tren kenaikan inflasi meski inflasi nasional year-on-year masih berada di angka 3,34 persen.

Ia mengingatkan pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan inflasi selama tiga bulan terakhir agar tidak melampaui target pemerintah sebesar 3,5 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Tito menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta sektor transportasi akibat kenaikan harga BBM masih menjadi penyumbang utama inflasi. Ia juga meminta pemerintah daerah terus memantau harga bawang merah, bawang putih, dan beras untuk menjaga stabilitas harga.

• BPS Paparkan Penyebab Inflasi

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, dan minyak goreng mendorong inflasi month-to-month pada Juni 2026.

Sementara itu, ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar inflasi year-on-year.

Menurut Amalia, kenaikan harga solar dan kondisi cuaca yang kurang mendukung menghambat aktivitas nelayan sehingga mendorong kenaikan harga ikan segar.

“Ikan segar tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi.”

BPS juga melaporkan enam provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi mengalami penurunan.

Selain itu, BPS merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026 yang memuat 290,1 juta data individu dan 95,9 juta data keluarga berbasis NIK.

• Kemensos Dorong Digitalisasi Bansos

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menjadi dasar konsolidasi data sosial ekonomi nasional melalui BPS.

Ia mengatakan pemerintah akan menerapkan digitalisasi penyaluran bansos secara nasional mulai 2027. Saat ini, pemerintah telah melaksanakan uji coba di Banyuwangi dan memperluasnya ke 43 kabupaten/kota.

“Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegas Saifullah Yusuf.

• Pemda Perkuat Dukungan Program 3 Juta Rumah

Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, mengatakan program tersebut bertujuan mengurangi kemiskinan, menyediakan rumah layak huni, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan sektor perumahan.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu membebaskan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperkuat anggaran perumahan, serta mengoptimalkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah pusat juga menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS untuk menjaga inflasi, memperkuat data sosial ekonomi, serta mendukung program prioritas nasional.