Inisiatif Karbon Lampung Bidik Ekonomi Blue-Green

Inisiatif Karbon Lampung Perluas Potensi Karbon

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — Inisiatif Karbon Lampung kini memperluas cakupan pengembangan potensi karbon dari kawasan hutan hingga wilayah pesisir. Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan program tersebut untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru mulai 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan arahan tersebut dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon.

Marindo meminta tim segera menjalankan program secara konkret dan terukur. Ia menekankan bahwa pembentukan tim harus menghasilkan kerja nyata, bukan sekadar dokumen administratif.

“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” tegas Marindo dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung.

• Pemetaan Potensi Karbon Jadi Langkah Awal

Menurut Marindo, tim perlu memetakan seluruh potensi karbon yang ada di Lampung. Pemetaan itu mencakup potensi yang sudah berjalan, potensi yang hanya membutuhkan penghitungan karbon, serta potensi baru yang dapat dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai lokasi, jenis ekosistem, aktivitas, serta peluang pengembangan karbon di berbagai wilayah Lampung.

• Inisiatif Karbon Tak Hanya Fokus Hutan

Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, menjelaskan bahwa tim memperluas cakupan program karena potensi ekonomi karbon tidak hanya berasal dari kawasan hutan.

“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.

Perluasan tersebut mencakup kawasan di dalam dan luar hutan. Tim memasukkan hutan, perkebunan, agroforestri, biodiversitas, mangrove, rawa, sungai, pesisir, hingga limbah pertanian dalam pemetaan.

Selanjutnya, tim mengelompokkan potensi tersebut dalam konsep green carbon dan blue carbon. Green carbon mencakup ekosistem daratan seperti hutan, kebun, dan agroforestri. Sementara itu, blue carbon mencakup ekosistem pesisir dan perairan, termasuk mangrove.

• Silvofishery Gabungkan Ekosistem dan Ekonomi

Selain itu, tim mengembangkan konsep silvofishery yang menggabungkan pengelolaan ekosistem dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep tersebut antara lain dapat mencakup budidaya kepiting dan kerang serta pengembangan pariwisata berbasis lingkungan. Dengan pendekatan itu, masyarakat dapat mengembangkan aktivitas ekonomi sambil menjaga ekosistem.

• Repong Karbon Ekonomi Manfaatkan Kearifan Lokal

Tim juga mengembangkan gagasan “repong karbon ekonomi” dengan mengadopsi kearifan lokal Lampung.

Konsep tersebut tidak hanya mengarahkan masyarakat pada kegiatan konservasi. Sebaliknya, konsep itu juga membuka ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga fungsi lingkungan.

Di kawasan mangrove, misalnya, masyarakat dapat mengembangkan pemeliharaan ekosistem sekaligus aktivitas ekonomi seperti budidaya kepiting bakau dan pariwisata berbasis lingkungan.

Tim juga melihat potensi besar repong damar di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam rapat tersebut, tim menyebut luas repong damar mencapai sekitar 15.000 hektare dengan pohon yang telah berumur puluhan tahun.

Karena itu, tim perlu melakukan inventarisasi, penghitungan, dan registrasi sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut dapat memberikan gambaran mengenai nilai karbon sekaligus peluang pengembangan manfaat ekonomi tanpa menghilangkan fungsi ekosistem.

• Lima Koridor Menjadi Dasar Pemetaan

Pemprov Lampung menyiapkan pemetaan potensi karbon melalui lima koridor wilayah. Setiap koridor memiliki karakteristik ekosistem dan potensi ekonomi yang berbeda.

Untuk wilayah Lampung bagian barat, tim memetakan damar, kopi, agroforestri, hutan, dan daerah aliran sungai. Sementara itu, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi mangrove, silvofishery, kepiting bakau, dan wisata berbasis karbon.

Kemudian, wilayah pesisir timur juga memiliki potensi blue carbon dan silvofishery. Tim turut memasukkan sektor pertanian dan pengelolaan limbah dalam pemetaan tersebut.

Salah satunya berupa limbah batang singkong. Tim melihat limbah tersebut memiliki peluang untuk mendukung aktivitas rendah emisi apabila masyarakat mengelolanya dan menghitung potensinya menggunakan mekanisme karbon yang sesuai.

• Database Karbon Lampung Mulai Disiapkan

Untuk memperkuat pengelolaan data, Marindo meminta tim membangun database karbon. Database tersebut akan memuat lokasi, jenis ekosistem, potensi, dan aktivitas karbon pada lima koridor.

Selanjutnya, pemerintah dapat menggunakan database tersebut sebagai dasar pemetaan, penghitungan, registrasi, serta pengembangan kerja sama bisnis melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

Pemerintah juga mendorong masyarakat membentuk kelompok atau kelembagaan dengan legalitas yang jelas. Dengan model tersebut, masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan ekosistem dan memperoleh manfaat ekonomi dari skema karbon sesuai ketentuan.

• Ekonomi Hijau dan Biru Jadi Arah Program

Pemprov Lampung juga mengintegrasikan Inisiatif Karbon Lampung dengan program prioritas daerah, termasuk Desaku Maju serta agenda ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Salah satu gagasan yang muncul yakni memanfaatkan ruang terbuka hijau desa sebagai bagian dari pengembangan hutan desa yang berpotensi masuk dalam skema karbon.

Selain itu, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga nonpemerintah, dan pihak swasta.

Tim juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project. Kerja sama tersebut mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Kabupaten Tulang Bawang yang pada tahap awal mencapai sekitar 20.000 hektare.

• Tata Kelola dan Registrasi Karbon Diperkuat

Dalam pengembangan perdagangan karbon, Pemprov Lampung menempatkan tata kelola dan registrasi sebagai bagian penting.

Karena itu, pemerintah perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang memberikan jalur jelas bagi pihak yang ingin menjalin kerja sama. Jalur tersebut mencakup pemetaan, penghitungan, registrasi, hingga peluang kerja sama perdagangan karbon.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengembangkan potensi karbon Lampung berdasarkan data, penghitungan, dan aturan yang berlaku.

• Program Ditargetkan Berjalan pada 2026

Marindo menegaskan bahwa program tersebut harus mulai bergerak pada 2026. Untuk itu, tim perlu menjalankan koordinasi lintas-OPD secara berkala dan terukur.

“Harapannya tadi di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan,” ujar Marindo.

Perluasan Inisiatif Karbon Lampung menghubungkan pengelolaan ekosistem dengan peluang ekonomi masyarakat. Karena itu, hutan, mangrove, pesisir, pertanian, agroforestri, dan sumber daya alam lainnya masuk dalam pemetaan potensi ekonomi blue-green.

Selanjutnya, tim perlu memastikan kualitas pemetaan dan database, legalitas, mekanisme penghitungan serta registrasi karbon, tata kelola kerja sama, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem.