Abdul Aziz Dorong Perjelas Layanan Perlindungan Sosial

Layanan Perlindungan Sosial Harus Menjangkau Seluruh Warga

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, mendorong pemerintah daerah memperjelas layanan perlindungan sosial hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia meminta pemerintah menyiagakan petugas pendamping agar masyarakat mudah mengakses pendaftaran serta perbaikan data pada sistem perlindungan sosial digital.

Abdul Aziz menilai kesiapan layanan perlindungan sosial sangat penting untuk menjamin hak masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan, termasuk masyarakat di wilayah Lampung Timur yang menghadapi keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet.

• Integrasi NIK Permudah Pendaftaran Warga

Dorongan tersebut muncul setelah rapat koordinasi percepatan registrasi perlindungan sosial digital pada 6 November 2026. Dalam rapat itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan integrasi pendaftaran melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menyederhanakan proses registrasi.

Namun, Abdul Aziz mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar, menghadapi kendala jaringan internet, atau mengalami ketidaksesuaian data kependudukan.

“Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, terkendala akses sinyal di desanya, atau mengalami ketidakcocokan data, pelayanan harus tetap berjalan maksimal. Warga cukup datang ke titik layanan terdekat, lalu biarkan petugas yang membantu mengecek serta memandu langkah selanjutnya,” tegas Abdul Aziz.

• Pemprov Lampung Perlu Perkuat Koordinasi

Selanjutnya, Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan memastikan aparatur desa dan kelurahan memahami mekanisme penanganan setiap persoalan administrasi warga.

Menurutnya, petugas desa dan kelurahan harus memahami pembagian kewenangan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Dinas Sosial.

Dengan demikian, aparatur dapat mengarahkan masyarakat secara tepat ketika mereka mengajukan pengaduan atau meminta perbaikan data. Selain itu, warga yang mengajukan koreksi data berhak memperoleh bukti pelaporan serta akses untuk memantau perkembangan pengaduannya.

• Abdul Aziz Tekankan Transparansi Pengaduan

Selain memperjelas titik layanan, Abdul Aziz juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan perlindungan sosial digital.

Ia menilai pemerintah daerah perlu mengukur keberhasilan layanan melalui jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan dan lamanya waktu tunggu masyarakat.

“Dari sisi pengawasan, indikator keberhasilannya ada pada berapa banyak aduan yang tuntas dan berapa lama waktu tunggu warga. Pemda bisa membuka rekapitulasi progres ini secara transparan tanpa memuat informasi sensitif seperti NIK. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi dan mengevaluasi di titik mana proses layanan ini masih tersendat,” pungkasnya.

Melalui langkah tersebut, Abdul Aziz berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan layanan perlindungan sosial yang mudah diakses, transparan, dan responsif. Dengan begitu, masyarakat tidak kehilangan hak hanya karena keterbatasan teknologi, kendala jaringan, maupun persoalan administrasi kependudukan.