Bahlil Bantah Dugaan Keterlibatan Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, Tipikal.id — Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi, Bahlil Lahadalia, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah mengatur maupun terlibat dalam aktivitas penyadapan tersebut. Bahkan, ia mengaku turut menjadi korban penyadapan.

Bahlil menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menanggapi informasi yang menyebut dirinya pernah bertemu dengan sejumlah jenderal yang kini dikabarkan terseret dalam perkara dugaan penyadapan.

• Bahlil Mengaku Heran dengan Tuduhan yang Beredar

Bahlil mengaku heran atas informasi yang menghubungkan dirinya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah jenderal. Ia menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam pengaturan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Bahkan, Bahlil menyebut dirinya juga mengalami dugaan penyadapan.

“Saya juga disadap. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap,” ujar Bahlil.

• Minta Polri Mendalami Informasi Pertemuan

Selanjutnya, Bahlil meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, mendalami informasi mengenai dugaan pertemuan dirinya dengan sejumlah jenderal tersebut.

Ia juga meminta pihak yang menyebarkan tuduhan agar menunjukkan bukti secara jelas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan fakta, bukan sekadar opini yang berkembang di ruang publik.

Selain itu, Bahlil meminta pihak terkait mengungkap secara terbuka siapa saja yang terlibat apabila pertemuan tersebut benar-benar terjadi.

• Bahlil Beri Tenggat 3×24 Jam untuk Klarifikasi

Tak hanya membantah tudingan, Bahlil juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang menurutnya tidak benar.

Ia memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk memberikan klarifikasi.

Jika pihak terkait tidak memberikan penjelasan dalam batas waktu tersebut, Bahlil menyatakan akan melayangkan somasi dan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

• Polemik Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Sorotan

Bahlil menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut kehormatan pribadinya, tetapi juga nama baik Partai Golkar yang saat ini ia pimpin.

Sementara itu, polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menarik perhatian publik. Berbagai informasi dan tudingan yang menyeret sejumlah nama pejabat membutuhkan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.

Karena itu, publik menantikan transparansi Polri dalam menjelaskan perkembangan penyelidikan, status hukum pihak-pihak yang disebut, serta bukti yang mendasari setiap tuduhan.

Dalam proses hukum, aparat perlu menguji setiap dugaan berdasarkan bukti dan fakta. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak spekulasi.