Aliansi Lampung Melawan Tetapkan 8 Tuntutan Aksi

Aliansi Lampung Melawan Bawa Delapan Tuntutan ke DPRD Lampung

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — Aliansi Lampung Melawan menetapkan delapan poin tuntutan dalam aksi bertajuk “Rapor Merah 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Aliansi ini mengajak mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Lampung untuk bergabung dalam aksi tersebut. Melalui tuntutan itu, mereka menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga pangan, kebijakan ekonomi, militerisme di ranah sipil, serta pendidikan.

• Delapan Tuntutan Aliansi Lampung Melawan

Aliansi Lampung Melawan merumuskan delapan tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kesehatan, demokrasi, dan pendidikan. Berikut daftar tuntutan yang mereka sampaikan:

1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Aliansi mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional.

2. Mengusut mafia pembakaran hutan dan lahan. Aliansi menuntut aparat mengusut tuntas pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan.

3. Melindungi kesehatan masyarakat terdampak karhutla. Aliansi menuntut pemerintah menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan.

4. Menjamin distribusi BBM bersubsidi. Aliansi mendesak pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, membuka data secara transparan, serta memastikan distribusi tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

5. Menurunkan harga bahan pangan pokok. Aliansi menuntut pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan harga kebutuhan pangan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Memperbaiki kebijakan ekonomi. Aliansi mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi.

7. Menghentikan militerisme di ranah sipil. Aliansi menuntut pemerintah menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil.

8. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Aliansi mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan gratis sekaligus mendorong sistem pendidikan yang ilmiah dan demokratis.

• Aksi Rapor Merah Prabowo-Gibran di Lampung

Sebelumnya, Aliansi Lampung Melawan menyerukan aksi sebagai bagian dari evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain menyampaikan delapan tuntutan, aliansi mengajak mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk bersatu dalam menyuarakan aspirasi di ruang publik.

Dalam seruan aksinya, mereka menyampaikan pesan: “Rapatkan barisan! Suara rakyat tidak boleh dibungkam. Panjang napas perjuangan, karena cinta kita berjuang!”

Aliansi menjadwalkan aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Namun, informasi mengenai waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta tanggapan pemerintah dan DPRD Lampung masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. (Red)