APBD Lampung 2027 Dibahas, Anggaran Harus Berdampak

APBD Lampung 2027 Jadi Fokus Pembahasan DPRD

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — APBD Lampung 2027 menjadi fokus pembahasan DPRD Provinsi Lampung melalui rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (21/10/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri rapat tersebut di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Dalam forum itu, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan masukan, pertanyaan, dan rekomendasi mengenai arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang.

• Pendapatan Daerah Direncanakan Rp7,23 Triliun

Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp7,23 triliun dalam rancangan APBD 2027. Sementara itu, pemerintah daerah memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp6,93 triliun.

Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar. Pemerintah daerah merencanakan surplus itu untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Karena itu, fraksi-fraksi DPRD menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan fiskal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

• Fraksi PDI Perjuangan Soroti Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah dan mengarahkan alokasi anggaran pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, fraksi tersebut mendorong penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta penguatan dukungan bagi petani.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, fraksi tersebut memberikan perhatian terhadap pengelolaan utang daerah, penataan sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien.

Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong transparansi penyaluran hibah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta pencapaian target penurunan stunting.

• Fraksi PKB Minta APBD Lampung 2027 Berpihak kepada Rakyat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan perlunya APBD yang sehat secara fiskal, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.

Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Selain itu, fraksi tersebut mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah dan penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor pembangunan, Fraksi PKB menyoroti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, fraksi tersebut meminta kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah dan kecukupan anggaran penanganan keadaan darurat.

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya menyempurnakan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan indikator serta target kinerja yang terukur.

• Fraksi NasDem Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah

Fraksi Partai NasDem menyoroti strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Fraksi tersebut juga mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain aspek pendapatan, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Fraksi tersebut turut mendorong penguatan sektor pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata, fraksi itu menilai pemerintah daerah perlu memperkuat fasilitas umum dan konektivitas kawasan. Dengan demikian, aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

• Lima Fraksi Lainnya Sampaikan Pemandangan Umum

Selain PDI Perjuangan, PKB, dan NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan pemandangan umum.

Kelima fraksi tersebut menyerahkan dokumen kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang menerima penyerahan atas nama gubernur.

Seluruh masukan fraksi menjadi bahan pembahasan Raperda APBD 2027. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyiapkan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan serta rekomendasi yang disampaikan DPRD.

• Pembahasan APBD Menentukan Prioritas Pembangunan

Pembahasan APBD menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan kemampuan keuangan dengan kebutuhan pembangunan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menetapkan target pendapatan secara realistis, mengoptimalkan efektivitas belanja, dan mengendalikan pembiayaan. Langkah tersebut juga mendukung kesinambungan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui pembahasan bersama, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD diharapkan dapat menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang terukur, anggaran daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pemerataan kesejahteraan di Provinsi Lampung.