Sidak SPBU Lampung, Mirza dan Putri Zulhas Temukan QR Tak Sesuai

Gubernur Mirza dan Putri Zulhas Soroti Antrean Solar

LAMPUNG, Tipikal.id — Sidak SPBU Lampung yang dilakukan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan pada Jumat, 9 Oktober 2026, menemukan ketidaksesuaian QR Code dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), antrean panjang, serta lambatnya pelayanan solar bersubsidi.

Keduanya mengunjungi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan Rajabasa, Bandar Lampung. Mereka memantau pelayanan sekaligus memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjalan tepat sasaran.

Selain itu, tim sidak menemukan kendaraan yang menyimpan tiga hingga empat tangkapan layar QR Code. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi membuka celah penyalahgunaan solar bersubsidi.

• Gubernur Mirza Pastikan Stok BBM Aman

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU bukan terjadi karena kekurangan stok BBM. Menurutnya, persediaan BBM masih aman meskipun kebutuhan solar meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Yang pertama, saya sangat bersyukur kuota ini bukan karena kekurangan BBM. Stok BBM aman,” ujar Mirza usai meninjau SPBU di Rajabasa.

Menurut Mirza, peningkatan jumlah kendaraan yang mengisi solar turut memperpanjang antrean. Sementara itu, sistem pelayanan SPBU belum mampu mengimbangi kenaikan jumlah kendaraan.

Ia menyebut jumlah kendaraan yang harus dilayani meningkat sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan kondisi biasanya.

“Biasanya kita menangani jumlah mobil yang tidak seperti sekarang, naik hampir 20 sampai 30 persen. Jadi, ini yang harus kita sesuaikan,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong perbaikan sistem pelayanan dan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Mirza menekankan tiga langkah utama, yakni memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), mencegah kecurangan, dan memastikan penerima subsidi memenuhi ketentuan.

“Yang pertama kita benahi SOP-nya, kedua jangan sampai ada fraud atau kecurangan, ketiga yang berhak harus mendapatkan subsidi,” tegasnya.

• Putri Zulhas Temukan Pengisian Solar hingga 20 Menit

Sementara itu, Putri Zulkifli Hasan menyoroti lamanya pelayanan pengisian solar di SPBU yang mereka kunjungi. Ia bersama Gubernur Mirza menguji langsung waktu pengisian untuk kendaraan yang membeli 40 hingga 45 liter solar.

Menurut Putri, petugas seharusnya mampu menyelesaikan pengisian dalam waktu sekitar lima menit jika sistem pelayanan berjalan efektif.

Namun, hasil sidak menunjukkan sejumlah kendaraan membutuhkan waktu pengisian hingga 10 sampai 20 menit.

“Tadi bahkan dites sendiri oleh saya dan Pak Gubernur. Kalau efektif dan efisien, proses pengisian untuk satu kendaraan tidak sampai lima menit untuk yang mengisi 40 liter. Untuk kendaraan 40 sampai 45 liter, itu sebetulnya lima menit. Tapi di dua SPBU yang kami datangi, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit,” ungkap Putri.

Putri menilai keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab lambatnya pelayanan. Pada satu titik pengisian, seorang operator harus melayani dua hingga empat kendaraan secara bergantian.

Akibatnya, operator harus berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain sehingga waktu tunggu semakin panjang.

“Kenapa? Ternyata satu station, operatornya itu hanya satu. Padahal yang dilayani bisa dua sampai empat mobil sekaligus. Jadi operatornya bolak-balik kiri ke kanan, kiri ke kanan. Tidak efektif, sehingga lama menunggunya,” jelasnya.

• QR Code dan STNK Tidak Sesuai Saat Pemeriksaan

Selain menyoroti antrean, Putri menemukan petugas masih memeriksa kesesuaian QR Code dengan STNK ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser pengisian.

Ia menyarankan SPBU melakukan pemeriksaan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian. Petugas pengatur antrean atau marshal dapat membantu proses tersebut agar pelayanan berjalan lebih cepat.

“Terus juga pengecekan QR dengan STNK itu dilakukannya saat mobil sudah terparkir di depan. Padahal itu bisa juga dilakukan oleh marshal. Jadi sebelum masuk ke sini, harus dicek dulu. Tadi bahkan kami temukan ada yang tidak sesuai,” ujarnya.

Putri juga menyoroti penggunaan QR Code dalam bentuk cetakan dan tangkapan layar. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membuka peluang penyalahgunaan apabila petugas tidak memeriksa identitas kendaraan secara ketat.

Dalam sidak tersebut, tim menemukan satu kendaraan yang menyimpan tiga hingga empat tangkapan layar QR Code.

“Tadi satu mobil capture-nya ada tiga, ada empat. Karena itu, saya memberikan saran agar QR Code jangan diprint. Kalau dicetak, satu mobil bisa membawa berapa QR. Begitu juga dengan screen capture. Seharusnya langsung dari aplikasi MyPertamina untuk mengecilkan potensi fraud,” katanya.

Tim sidak juga menemukan kendaraan milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut mengantre untuk mengisi solar. Namun, tim belum memperoleh penjelasan mengenai kesesuaian kendaraan tersebut dengan persyaratan penerima BBM bersubsidi.

• Sebanyak 91 SPBU di Lampung Mendapat Teguran

Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Putri mengaku telah menyampaikan masukan kepada Pertamina Patra Niaga. Ia meminta perusahaan meningkatkan pengawasan, memperbaiki pelayanan, dan memastikan petugas menjalankan prosedur pemeriksaan kendaraan secara disiplin.

Selain itu, pengelola SPBU perlu menyesuaikan jumlah operator dengan kebutuhan pelayanan agar antrean tidak semakin panjang.

Putri mengungkapkan, sebanyak 91 SPBU di Lampung telah menerima teguran terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

“Kita di Komisi XII juga aktif melakukan rapat berkala dengan BPH Migas untuk pengawasan. Sebetulnya banyak juga kasus yang sudah ditindaklanjuti. Untuk di Lampung sendiri saja, 91 SPBU sudah dilakukan peneguran,” katanya.

• Kuota Solar Bersubsidi Terpakai 80 Persen

Di sisi lain, Putri menyoroti penyerapan kuota BBM bersubsidi yang telah mencapai sekitar 80 persen. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kebutuhan tambahan kuota agar pasokan solar bersubsidi tetap mencukupi selama periode tersebut.

“Penambahan kuota nanti pasti akan dikaji karena memang kuotanya sudah 80 persen yang terpakai. Nanti untuk antisipasi Nataru, jangan sampai agak kekurangan. Mungkin nanti kita kaji lagi,” ujarnya.

Putri menyebut pihaknya telah menyampaikan pengajuan penambahan kuota. Namun, BPH Migas masih perlu mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan BBM secara nasional.

Melalui sidak ini, Gubernur Mirza dan Putri Zulhas mendorong perbaikan pelayanan SPBU, penambahan efektivitas operator, serta penguatan pemeriksaan QR Code dan STNK. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean sekaligus memastikan penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran.