Demo Alam Baka 2 Juli Bahas Delapan Tuntutan di DPRD Lampung

Demo Alam Baka Siapkan Aksi Lanjutan, Soroti MBG hingga BPJS

Bandar Lampung, Tipikal.id — Demo Alam Baka memasuki tahap persiapan akhir. Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar konsolidasi di Kantor LSM Keramat, Selasa (30/6/2026), untuk mematangkan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung.

• Delapan Tuntutan Jadi Agenda Utama

Dalam aksi tersebut, massa akan membawa sedikitnya delapan tuntutan. Mereka mendesak audit investigatif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meminta transparansi anggaran daerah, mengevaluasi pinjaman daerah Rp1 triliun, serta mendorong Pemerintah Provinsi Lampung segera melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah meninjau kebijakan belanja daerah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.

• Alam Baka Soroti Program MBG

Koordinator Aksi Alam Baka, Nopiyanto, menilai Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pengawasan menyeluruh karena menggunakan anggaran besar dan menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

“Program MBG harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nopiyanto.

Menurutnya, pengawasan perlu mencakup kualitas makanan, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi program, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.

• Tunggakan BPJS Jadi Sorotan

Selain membahas MBG, Alam Baka juga menyoroti tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Lampung. Organisasi tersebut menilai persoalan itu berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, Alam Baka mendesak pemerintah segera melunasi tunggakan yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal.

• Desak Transparansi Anggaran

Di sisi lain, Alam Baka mempertanyakan arah kebijakan anggaran daerah. Massa aksi menilai sejumlah pos belanja belum berpihak kepada masyarakat, termasuk alokasi dana hibah kepada berbagai lembaga vertikal.

Oleh sebab itu, mereka meminta pemerintah membuka dasar penetapan prioritas anggaran agar masyarakat memahami kebijakan fiskal daerah secara transparan.

• Audit Pinjaman Daerah Rp1 Triliun

Selanjutnya, Alam Baka mendesak pemerintah mengaudit dan mengevaluasi pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Nopiyanto menegaskan masyarakat berhak mengetahui tujuan penggunaan pinjaman, manfaat yang diperoleh, skema pengembalian, risiko fiskal, serta dampaknya terhadap APBD Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.

• Longmarch dan Teatrikal Lengkapi Aksi

Selain berorasi, massa juga akan menggelar longmarch dan pertunjukan teatrikal. Alam Baka ingin menyampaikan persoalan pelayanan publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui cara yang lebih mudah dipahami masyarakat.

“Uang rakyat harus dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegas Nopiyanto.

Aksi unjuk rasa akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) akan mengikuti aksi tersebut.