RUU Perampasan Aset, AMHTN-SI Ingatkan DPR Jaga Hak Warga

AMHTN-SI Dorong Pembentukan RUU Perampasan Aset dengan Pengawasan Ketat

JAKARTA, Tipikal.id — RUU Perampasan Aset menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026), organisasi mahasiswa tersebut mendorong percepatan pembentukan regulasi sekaligus mengingatkan DPR agar tidak memberikan kekuasaan absolut kepada negara.

Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menegaskan bahwa negara membutuhkan mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi dan korupsi untuk menyelamatkan keuangan negara. Namun, menurutnya, pemerintah dan DPR harus tetap menjunjung prinsip negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara,” ujar Tri Rahmadona saat memaparkan materi di RDPU Komisi III DPR RI.

• Lima Poin Penting dalam Pembentukan RUU Perampasan Aset

Dalam pemaparannya, DPP AMHTN-SI menyampaikan lima poin penting dari perspektif Hukum Tata Negara yang perlu menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah dalam menyusun pasal-pasal RUU Perampasan Aset.

Pertama, AMHTN-SI menolak kewenangan absolut negara dalam melakukan perampasan aset. Menurut organisasi tersebut, aparat tidak boleh merampas kekayaan seseorang secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif tanpa proses pembuktian yang sah.

Kedua, DPR dan pemerintah perlu menerapkan prinsip checks and balances untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga penegak hukum. Karena itu, regulasi harus memisahkan fungsi penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset negara.

Ketiga, AMHTN-SI menempatkan pengadilan sebagai pengendali utama (judicial control) dalam proses perampasan aset. Penyitaan dan perampasan aset secara permanen harus melalui peradilan independen dengan mekanisme in personam sebagai jalur utama.

Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBF) hanya boleh digunakan secara terbatas dan dengan persyaratan ketat.

• AMHTN-SI Minta Perlindungan Pihak Ketiga

Keempat, DPP AMHTN-SI meminta DPR dan pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Pihak tersebut mencakup pasangan, ahli waris, kreditur, maupun mitra usaha yang memiliki hubungan hukum dengan aset terkait.

Dalam poin ini, negara tetap harus membuktikan terlebih dahulu hubungan antara aset dan tindak pidana. Dengan demikian, proses pemulihan aset tidak mengorbankan hak masyarakat yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Kelima, Tri Rahmadona mengingatkan DPR agar memisahkan pengaturan mengenai illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar dari hukum acara perampasan aset.

Menurutnya, persoalan kekayaan yang tidak wajar harus mendapat pengaturan tegas dalam hukum pidana materiil dengan berlandaskan asas legalitas. Dengan begitu, pemerintah tidak menyisipkan ketentuan tersebut ke dalam hukum acara perampasan aset.

• Tri Rahmadona Ingatkan DPR Jaga Konstitusi

Menutup keterangannya, Tri Rahmadona menekankan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya menyangkut kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana. Regulasi tersebut juga harus menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat.

“Bagi DPP AMHTN-SI, pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,”

Melalui penyampaian pandangan tersebut, DPP AMHTN-SI berharap DPR RI dan pemerintah dapat mengakomodasi berbagai masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Organisasi mahasiswa itu juga mendorong agar regulasi tersebut mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan keadilan. Dengan demikian, negara dapat memulihkan aset hasil tindak pidana tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara.