Etika Politik Harus Menunggu Vonis? Publik Soroti DPRD Tubaba

Publik Pertanyakan Etika Politik di Kasus Dugaan Ijazah Bermasalah

Lampung, TIPIKAL.ID — Etika politik kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kasus dugaan penggunaan ijazah bermasalah yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisial EF. Perkara tersebut bahkan telah memasuki tahap penyidikan dan penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.

Oleh: Wawan Hidayat

Dalam negara hukum, setiap orang memang memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Karena itu, proses hukum wajib dihormati hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, jabatan publik tidak hanya diukur dari aspek legalitas semata. Publik juga menilai integritas serta tanggung jawab moral seorang pejabat kepada masyarakat.

• Publik Mulai Kehilangan Kesabaran

Di tengah proses hukum yang berjalan, masyarakat mulai mempertanyakan apakah etika politik juga harus menunggu vonis pengadilan.

Ketika publik mempertanyakan integritas pejabat publik, respons yang kerap muncul justru sebatas kalimat “tunggu inkrah.” Pernyataan tersebut memang benar secara hukum, tetapi belum tentu mampu menjawab keresahan masyarakat.

Selain itu, publik mulai melihat adanya jarak antara prosedur hukum dengan rasa keadilan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

• Partai Politik Dinilai Lambat Menegakkan Etika

Persoalan ini dinilai menjadi bahan evaluasi besar dalam dunia politik Indonesia. Partai politik seharusnya tidak hanya hadir sebagai kendaraan elektoral saat pemilu berlangsung, tetapi juga menjadi penjaga moral dan integritas kadernya.

Namun, dalam banyak kasus, standar etika politik justru bergerak lebih lambat dibanding tekanan publik.

• Sikap Tegas Sering Muncul Setelah Kasus Viral

Tidak sedikit partai politik baru mengambil langkah tegas setelah kasus menjadi viral, tekanan masyarakat membesar, atau putusan pengadilan tidak lagi bisa dihindari.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat sering melihat politik hanya sibuk menjaga kursi kekuasaan, bukan menjaga kepercayaan rakyat.

Padahal, kepercayaan publik menjadi fondasi utama demokrasi. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas pejabat publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga marwah lembaga serta kredibilitas partai politik.

• Dugaan Ijazah Bermasalah Jadi Alarm Sistem Verifikasi

Kasus dugaan ijazah bermasalah ini juga dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan personal semata.

Jika dugaan penggunaan dokumen bermasalah benar terjadi, maka publik berhak mempertanyakan sistem verifikasi administrasi politik.

• Pengawasan Administrasi Dinilai Masih Lemah

Publik mempertanyakan bagaimana proses pencalonan dapat berjalan hingga seseorang menduduki jabatan publik tanpa pengawasan administrasi yang ketat.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan serta mengapa persoalan seperti ini baru menjadi perhatian setelah pejabat terpilih menduduki kursi jabatan.

Karena itu, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya menghasilkan pejabat yang menang secara administratif, tetapi juga harus melahirkan pemimpin yang layak dipercaya secara moral.

Negara juga dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap dokumen administrasi calon pejabat publik agar syarat mendasar terkait keabsahan pendidikan tidak lagi kecolongan.

• Demokrasi Tidak Hanya Soal Legalitas

JPKP Tubaba memandang proses hukum harus tetap berjalan objektif, transparan, dan profesional tanpa intervensi apa pun.

Namun di sisi lain, etika politik juga dinilai tidak boleh kehilangan tempat dalam kehidupan demokrasi.

“Sebab pada akhirnya, hukum mungkin menentukan seseorang bersalah atau tidak. Tetapi sejarah politik akan mencatat bagaimana sikap moral ditunjukkan ketika kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.”

“Dan dalam demokrasi, kehilangan kepercayaan rakyat sering kali lebih berbahaya daripada kehilangan jabatan.” (Andi Rahmat)