Kemarau Panjang Ancam Lampung Selatan, Pemkab Diminta Siapkan Mitigasi Menyeluruh

Kemarau Panjang Picu Krisis Air Bersih di Lampung Selatan

Lampung Selatan, Tipikal.id — Kemarau Panjang mulai melanda Kabupaten Lampung Selatan dan memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat berbagai pihak mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan segera menyiapkan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk menekan dampak kekeringan di berbagai sektor.

Pemkab Lampung Selatan juga perlu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama.

• Krisis Air Bersih Mulai Meluas di Sejumlah Kecamatan

Penggiat Sosial Lampung Selatan, Haris, mengatakan dampak kekeringan kini sudah dirasakan ratusan warga di Kecamatan Katibung, Candipuro, dan Sidomulyo. Bahkan, warga di Kecamatan Katibung sudah menghadapi krisis air bersih selama beberapa pekan terakhir.

“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” ujar Haris, Minggu (19/7/2026).

• Haris Dorong Pemkab Bangun Infrastruktur Konservasi Air

Selanjutnya, Haris menilai penyaluran bantuan air bersih (dropping air) tetap menjadi langkah darurat yang penting. Namun, ia menegaskan Pemkab Lampung Selatan tidak boleh hanya mengandalkan solusi jangka pendek.

Karena itu, ia meminta Pemkab Lampung Selatan mulai membangun infrastruktur konservasi air untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim.

“Penguatan sistem penyimpanan air menjadi langkah krusial agar masyarakat tidak selalu bergantung pada distribusi bantuan setiap kali musim kemarau tiba,” tegasnya.

• Sektor Pertanian dan Risiko Karhutla Perlu Menjadi Prioritas

Selain menyoroti krisis air bersih, Haris juga mengingatkan ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemkab Lampung Selatan bersama instansi terkait segera berkoordinasi dengan kelompok tani di setiap wilayah.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik sumber air, pola tanam, dan tingkat kerentanan yang berbeda. Karena itu, instansi terkait perlu menyesuaikan penanganan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Instansi terkait bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk mencari pendekatan yang paling tepat, karena tantangan di setiap daerah belum tentu sama. Dengan melibatkan petani sejak awal, mitigasi akan lebih efektif dalam menjaga produktivitas pangan,” tambahnya.

• BMKG Prediksi Musim Kemarau Berlangsung Hingga Tujuh Bula

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung hingga tujuh bulan dengan puncaknya pada Agustus 2026.

Prediksi tersebut menunjukkan potensi ancaman terhadap ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Oleh karena itu, Haris meminta pemerintah menjadikan peringatan BMKG sebagai dasar penyusunan kebijakan lintas sektor agar penanganan dampak kemarau berjalan lebih efektif.

“Menyikapi data tersebut, Haris meminta dengan tegas agar peringatan dari BMKG tidak sekadar menjadi laporan teknis di atas kertas, melainkan harus diintegrasikan menjadi basis kebijakan lintas sektor.”