Mirza Dorong Pelayanan RSUDAM Semakin Berkualitas

Gubernur Lampung Minta RSUDAM Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong peningkatan kualitas pelayanan RSUDAM agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran RSUD dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar serta mencegah praktik maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUDAM, Selasa (10/11/2026).

• Sekda Lampung Sampaikan Arahan Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membacakan sambutan Gubernur dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Mirza menegaskan bahwa pelayanan publik mencerminkan wajah pemerintah. Karena itu, setiap penyelenggara harus memberikan pelayanan profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur.

• Mirza Tekankan Pencegahan Maladministrasi RSUDAM

Khusus RSUDAM sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, Mirza meminta seluruh jajaran memberikan pelayanan yang adil, mudah diakses, dan sesuai standar kepada setiap pasien.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi, keterbukaan informasi pelayanan, konsistensi penerapan standar operasional, serta efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.

Menurutnya, jajaran rumah sakit harus mencegah maladministrasi sejak awal agar praktik tersebut tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Penilaian Ombudsman tahun ini mencakup empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung. Keempatnya meliputi RSUDAM, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.

Namun, Mirza mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Sebab, sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh OPD menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

• Lampung Pernah Raih Predikat Kualitas Tertinggi

Mirza juga mengingatkan capaian Pemerintah Provinsi Lampung pada penilaian tahun 2025. Saat itu, Lampung meraih predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi.

Bahkan, Lampung tercatat sebagai satu-satunya dari 38 provinsi di Indonesia yang memperoleh predikat tersebut.

Capaian itu, menurut arahannya, harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

• RSUDAM Perkuat Tata Kelola dan Kompetensi SDM

Sementara itu, Direktur RSUDAM Lukman Pura, dr. Lukman Pura, Sp.PD., K-GH., MHSM., menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.

Lukman menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada aspek medis. Sebaliknya, kepastian layanan, keterbukaan informasi, profesionalisme petugas, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan pasien juga menentukan kualitas pelayanan.

• Ombudsman Minta RSUDAM Terbuka terhadap Evaluasi

Di sisi lain, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung Dodik Hermanto menjelaskan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan penyelenggara pelayanan.

Sebaliknya, Ombudsman mendorong setiap instansi melakukan perbaikan agar masyarakat memperoleh pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Dodik menilai RSUDAM memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, ia berharap rumah sakit mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.

Dalam proses penilaian, tim Ombudsman melakukan wawancara dengan penyelenggara pelayanan. Selanjutnya, tim memeriksa langsung sejumlah fasilitas, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan poliklinik.

Tim juga memeriksa dokumen terkait standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, petugas mewawancarai masyarakat secara langsung untuk mengetahui pengalaman serta kualitas pelayanan yang mereka terima.

Dodik berharap seluruh jajaran RSUDAM bersikap terbuka dengan memberikan data dan informasi secara objektif.

Ia juga mengingatkan agar rumah sakit memandang keluhan masyarakat sebagai masukan untuk memperbaiki kekurangan, bukan sesuatu yang harus dihindari.

Dengan demikian, evaluasi Ombudsman diharapkan mampu mendorong RSUDAM meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Provinsi Lampung.