Aduan Warga, Abdul Aziz Desak Pemprov Lampung Transparan
- account_circle Andi
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
Abdul Aziz Dorong Transparansi Pengelolaan Aduan Warga
BANDAR LAMPUNG, TIPIKAL.ID — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meningkatkan transparansi pengelolaan aduan warga melalui aplikasi Lampung In. Ia mendorong pemerintah menyediakan informasi perkembangan laporan, batas waktu respons, serta nama instansi yang menangani setiap pengaduan.
-
Warga Perlu Mengetahui Perkembangan Aduan
Menurut Aziz, masyarakat membutuhkan kepastian setelah menyampaikan laporan melalui aplikasi Lampung In. Karena itu, Pemprov Lampung perlu menyediakan fitur yang memungkinkan warga memantau perkembangan setiap aduan.
“Misalnya, warga Lampung Timur melapor soal jalan rusak. Setelah mengirim laporan, mereka perlu tahu aduannya sudah diterima oleh siapa, kapan akan dicek, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika penanganannya membutuhkan waktu, warga juga perlu dikabari alasannya,” ujar Aziz.
-
Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Selain transparansi informasi, Aziz meminta Pemprov Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini penting agar setiap laporan sesuai kewenangan daerah dapat langsung menjangkau dinas terkait.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu tanpa kepastian ketika menyampaikan persoalan pelayanan publik, infrastruktur, maupun kebutuhan lainnya.
-
DPRD Minta Rekapitulasi Aduan Secara Berkala
Selanjutnya, Aziz mendorong Pemprov Lampung menerbitkan rekapitulasi pengaduan secara berkala. Rekapitulasi tersebut perlu memuat jumlah aduan yang masuk, jumlah aduan yang sudah ditangani instansi terkait, serta jumlah laporan yang masih menunggu tindak lanjut.
Aziz juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi pelapor dalam penyajian informasi tersebut.
“Dari rekapitulasi itu, DPRD bisa melihat aduan mana yang paling sering muncul dan mana yang sudah lama menunggu. Hal itu yang perlu kami tanyakan kepada dinas terkait supaya warga mendapat kepastian,” katanya.
Melalui langkah tersebut, Aziz berharap Pemprov Lampung meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, DPRD dapat menggunakan data pengaduan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
- Penulis: Andi
