Banjir Rob, Fatikhatul Minta BPBD Buka Posko Pengaduan

Peringatan Banjir Rob di Enam Wilayah Pesisir Lampung

BANDAR LAMPUNG, Tipikal.id — Banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Lampung menjadi perhatian Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Ia meminta BPBD Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota memastikan informasi peringatan dini menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, Fatikhatul meminta pemerintah daerah membuka posko pengaduan serta mengumumkan nomor kontak yang dapat warga hubungi selama masa peringatan banjir rob berlangsung.

BMKG menerbitkan peringatan potensi banjir rob pada 10–13 November 2026 di enam kawasan pesisir Lampung. Wilayah tersebut meliputi Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.

• Fatikhatul Minta Informasi Menjangkau Warga Pesisir

Fatikhatul Khoiriyah, yang akrab disapa Khoir, menegaskan pentingnya penyampaian informasi secara cepat dan merata. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui wilayah rawan, waktu peningkatan pasang air laut, serta kontak petugas yang dapat membantu ketika air mulai memasuki permukiman.

“Warga perlu tahu wilayah mana yang perlu waspada, kapan risiko pasang meningkat, dan siapa yang bisa dihubungi kalau air mulai masuk ke permukiman. Informasi ini perlu disampaikan sampai tingkat RT, lewat aparat desa dan kelurahan serta kanal komunikasi yang biasa dipakai warga,” ujar Fatikhatul. Rabu (11/11/2026).

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan aparat desa dan kelurahan agar informasi peringatan dini tidak berhenti pada tingkat pemerintahan daerah.

• BPBD Diminta Periksa Kesiapan Petugas dan Fasilitas Kesehatan

Selanjutnya, Fatikhatul meminta BPBD memeriksa kesiapan petugas serta akses menuju puskesmas di wilayah yang kerap mengalami genangan.

Ia juga meminta aparat setempat mendata warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan lebih awal. Pendataan tersebut terutama menyasar kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Langkah ini penting agar petugas dapat menentukan prioritas bantuan ketika banjir rob mulai mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir.

• DPRD Minta Laporan Harian dari Enam Daerah

Selain memastikan kesiapan lapangan, Fatikhatul meminta BPBD Provinsi Lampung menghimpun laporan harian dari enam kabupaten/kota selama periode peringatan banjir rob.

Ia menginginkan laporan tersebut memuat lokasi genangan, kondisi akses jalan, serta langkah penanganan yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

“Kami minta BPBD provinsi menghimpun laporan harian dari enam daerah itu selama peringatan berlaku. Kalau ada genangan, sampaikan lokasi, kondisi akses jalan, dan langkah yang sudah diambil. Dari laporan itu, DPRD bisa mengawal titik mana yang perlu penanganan segera dan mana yang perlu masuk anggaran perbaikan,” kata Khoir.

Melalui laporan tersebut, DPRD Provinsi Lampung dapat mengawal kebutuhan penanganan di wilayah terdampak. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan titik prioritas penanganan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan infrastruktur pesisir.